Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bersama tiga pihak lainnya, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (28/2/2025).
Laporan ini mencuat setelah adanya dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp11 miliar hingga Rp13 miliar yang terkait dengan kegiatan tersebut.
Pihak yang turut dilaporkan selain Tito Karnavian adalah politisi, serta direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menjadi pengaju laporan resmi ke KPK dalam kasus ini.
Surat Edaran yang Mencurigakan
Kecurigaan bermula dari tersebarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ yang mengumumkan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Surat tersebut mencantumkan bahwa pembiayaan kegiatan tersebut akan dialihkan melalui PT LTI.
Namun, setelah surat tersebut ramai dibicarakan di media sosial, muncul Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan DIPA Kemendagri.
Tuduhan Penyalahgunaan Anggaran dan Konflik Kepentingan
Koalisi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, KontraS, dan ICW menilai bahwa kegiatan retret kepala daerah tersebut melanggar ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka menduga adanya pengadaan yang tidak transparan, serta tidak terbuka sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Lebih lanjut, Koalisi mencurigai bahwa PT LTI yang dipilih sebagai penyelenggara kegiatan merupakan perusahaan baru yang dikelola oleh kader Partai Gerindra. Hal ini menimbulkan dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan.
Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas yang mewakili koalisi, menegaskan bahwa proses pengadaan ini diduga melanggar standar yang seharusnya mengutamakan prosedur yang jelas dan terbuka.
“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa, pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tertentu yang seharusnya dilakukan secara terbuka,” ujar Feri Amsari kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
KPK Diminta Segera Menindaklanjuti
Permintaan KPK
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar KPK segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi ini.
Mereka meminta agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku demi menjaga integritas sistem pemerintahan dan mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Gencilnews dan Channel Gencilnews.com
