Krisantus minta warga Kalbar stop KB. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara mengejutkan menyerukan agar masyarakat Kalbar tidak lagi mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Menurutnya, program nasional itu telah merugikan Kalbar secara ekonomi dan pembangunan.
Pernyataan kontroversial ini disampaikan saat Krisantus membuka Konferensi Wilayah III AMSI Kalimantan Barat di Harris Hotel, Rabu, 11 Juni 2025. Ia menyoroti bahwa jumlah penduduk menjadi faktor kunci dalam perhitungan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, bukan luas wilayah.
“Saya ini kalau keliling ke kampung-kampung, kalau saya lihat ada kampung KB, lepaskan, tidak boleh lagi KB. Merugikan kita. Nah rupanya menghitung transfer pusat kepada daerah berdasarkan jumlah penduduk yang paling dominan menentukan. Oleh sebab itu, jangan kita ber-KB di Kalbar. Bikin anak aja banyak-banyak,” kata Krisantus – dikutip dari Tribunkalbar
Program KB Dinilai Hambat Pembangunan Kalbar
Program Keluarga Berencana merupakan bagian dari kebijakan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tujuannya adalah untuk mengatur kelahiran, menjaga jarak kehamilan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun, menurut Krisantus, dampak program ini justru memperkecil jumlah penduduk Kalbar, sehingga mengurangi nilai perhitungan dana yang dialokasikan pusat ke daerah.
“Contoh saja rumus transfer daerah. Terbentuk dari pajak, retribusi, bagi hasil, dan sebagainya yang menjadi APBD sebuah daerah. Itu berdasarkan jumlah wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, potensi daerah”
“Tapi yang dominan menentukan adalah jumlah penduduk. Luas wilayah tidak signifikan menentukan jumlah transfer pusat,” jelasnya.
Perbandingan Kalbar dengan Jawa Barat
Krisantus juga membandingkan kondisi Kalbar dengan provinsi lain seperti Jawa Barat. Ia menyoroti fakta bahwa meski luas wilayah Kalbar jauh lebih besar, namun Jabar yang lebih padat penduduk bisa menikmati APBD hingga Rp 50 triliun. Sementara Kalbar, yang luasnya lebih dari 1,1 kali Pulau Jawa, hanya mendapat Rp 6 triliun lebih.
“Kalau APBD kita Rp 50 triliun, bukan cuma pajak yang dihapus, mungkin orang ngopi sepanjang Gajah Mada bisa kita traktir semua,” ujarnya setengah bercanda.
Menurut Krisantus, selama ini sistem perhitungan dana pusat terlalu menitikberatkan pada jumlah penduduk, bukan luas atau kebutuhan geografis. Padahal, provinsi seluas Kalbar membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Ajak Pendataan dan Afirmasi untuk Warga Non-KTP Kalbar
Selain mengkritik program KB, Krisantus juga menyinggung pentingnya pendataan penduduk. Banyak warga yang telah lama tinggal dan mengabdi di Kalbar, tapi belum memiliki KTP Kalbar atau belum masuk dalam Kartu Keluarga lokal.
“Ini juga kerugian buat kita. Karena secara administrasi mereka tidak dihitung sebagai penduduk Kalbar,” katanya.
Ia meminta agar pendataan dilakukan secara lebih aktif agar jumlah penduduk riil Kalbar tercatat maksimal, yang berdampak langsung pada peningkatan dana pusat.
Di akhir pidatonya, Krisantus bahkan mengutip pepatah lama sebagai bentuk pembelaan atas ajakannya untuk memperbanyak anak.
