Skandal Minyakita semakin marak setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan produk dengan takaran yang tidak sesuai standar beredar luas di wilayah Jabodetabek. Kasus ini tengah didalami untuk mengungkap modus operandi serta jaringan pelaku yang terlibat.
“Yang jelas cukup banyak (Minyakita) di Jabodetabek. Nah, untuk yang di luar wilayah ini, masih kita lakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).
Modus Kecurangan: Repacking dan Pengurangan Takaran
Penyelidikan Bareskrim mengungkap bahwa praktik curang ini dilakukan dengan cara repacking atau pengemasan ulang minyak goreng dalam kemasan Minyakita, tetapi dengan volume yang dikurangi. Minyak yang dikemas ulang ini kemudian dijual ke pasar dengan harga normal, meski isinya tidak sesuai standar.
Bisnis ilegal ini diketahui beroperasi sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi mencapai 400-800 karton per hari dalam berbagai bentuk kemasan. Tersangka utama, yang berinisial AWI, diduga menjadi otak di balik praktik curang ini. Ia mengelola lokasi produksi ilegal di Kecamatan Cilodong, Kota Depok.
“Pada saat repacking, mereka (tersangka) yang mengelola sepenuhnya, termasuk pengadaan mesin dan segala operasionalnya,” jelas Helfi.
Bareskrim Tetapkan Satu Tersangka Skandal Minyakita
Dalam pengembangan kasus ini, Bareskrim telah menetapkan AWI sebagai tersangka. Ia diketahui menjalankan bisnis pengemasan ulang berbagai merek minyak goreng, termasuk Minyakita, tanpa memenuhi standar isi kemasan yang seharusnya.
Bareskrim juga terus menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk distributor atau pemasok bahan baku yang bekerja sama dengan AWI.
“Untuk barang bukti, masih berlangsung pemeriksaannya. Saat ini juga sedang dalam proses, nanti kita informasikan lebih lanjut,” ujar Helfi.
Sanksi Hukum: Denda Rp2 Miliar dan Penjara 5 Tahun
Kasus ini tidak hanya melanggar aturan perdagangan, tetapi juga merugikan konsumen secara langsung. Oleh karena itu, selain ancaman sanksi pidana, pelaku usaha yang terbukti bersalah juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan.
“Hukumannya 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah,” tegas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang.
Bapanas Desak Penarikan Produk Minyakita yang Tidak Sesuai Standar
Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mendesak agar produk yang melanggar aturan segera ditarik dari peredaran. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menekankan bahwa produk ilegal ini merugikan masyarakat dan bisa berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap produk minyak goreng bersubsidi.
“Kalau ini telanjur menyebar dan kuantitasnya berkurang, tentu masyarakat yang paling dirugikan. Maka perlu langkah-langkah penarikan serta koordinasi lintas instansi,” ujar Ketut Astawa.
Kasatgas Pangan Polri memastikan seluruh jajaran akan terus melakukan pengecekan di pasar-pasar untuk mencegah praktik serupa dan menjamin distribusi minyak goreng yang aman dan sesuai standar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Gencilnews dan Channel Gencilnews.com
