Sri Mulyani ungkap defisit APBN hingga Rp 31,2 T, apakah ini menjadi tanda-tanda Indonesia memasuki fase krisis?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun, setara dengan 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, menurut Sri Mulyani defisit ini masih berada dalam batas yang ditetapkan dalam desain APBN 2025, yang menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Meskipun terjadi defisit, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp48,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara masih mampu menutupi belanja di luar pembayaran bunga utang.
Namun, untuk menutup defisit yang direncanakan sebesar Rp616,2 triliun, pemerintah akan melakukan pembiayaan utang dengan hati-hati dan efisien.
Rincian Pendapatan dan Belanja Negara
Pendapatan negara hingga Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN. Pendapatan ini berasal dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari total belanja yang dianggarkan tahun ini.
Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat, termasuk belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L, serta transfer ke daerah.
Proyeksi dan Tantangan Defisit APBN 2025
Beberapa pihak memproyeksikan defisit APBN 2025 dapat melebihi target yang ditetapkan. Goldman Sachs, misalnya, memproyeksikan defisit mencapai 2,9% dari PDB, mendekati batas yang ditetapkan undang-undang.
Strategi Pemerintah dalam Mengelola Defisit
Untuk mengelola defisit, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah efisiensi anggaran. Misalnya, dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp306 triliun melalui pengurangan belanja yang dianggap tidak efisien, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang yang tidak mendesak.
Selain itu, pemerintah berencana mengalihkan dana hasil efisiensi untuk program yang lebih produktif, seperti program makan siang gratis bagi lebih dari 82 juta siswa dan ibu hamil, yang diperkirakan menelan biaya Rp28 miliar per tahun.
Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Sektor Publik
Namun, pemotongan anggaran ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap layanan publik. Beberapa sektor, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), menghadapi tantangan operasional akibat pengurangan dana, yang dapat mempengaruhi kemampuan peringatan dini tsunami dan respons bencana.
Dengan memahami kondisi defisit APBN 2025 dan langkah-langkah yang diambil pemerintah, masyarakat dapat lebih waspada terhadap dampaknya serta berperan aktif dalam mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Gencilnews dan Channel Gencilnews.com
