Kepercayaan pemerintah membaik, Purbaya membantah kritik Hasan Nasbi dengan menunjukkan data survei terbaru yang dirilis Oktober 2025.
Data tersebut menegaskan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah kembali meningkat setelah sempat berada di titik terendah pada pertengahan tahun, terutama saat gelombang demonstrasi besar terjadi pada Juli–Agustus lalu.
Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perbaikan tingkat kepercayaan publik bukan sekadar retorika, melainkan tercermin dari indikator resmi yang diterbitkan lembaga kredibel. Ia menyebut kritik yang diarahkan kepadanya, khususnya terkait gaya komunikasi yang disebut “terlalu keras” atau “baku hantam,” tidak sejalan dengan fakta di lapangan.
Menurut Purbaya, langkah-langkah komunikasi yang dinilainya tegas dan terbuka justru mempercepat pemulihan persepsi publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Data Survei: Kepercayaan Pemerintah Membaik
Purbaya membeberkan indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah yang dihimpun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam laporan tersebut, kepercayaan masyarakat meningkat signifikan setelah sempat merosot pada triwulan sebelumnya.
Pada periode Agustus–September, grafik sentimen publik turun tajam seiring ketidakpastian ekonomi dan isu sosial yang memicu demonstrasi di sejumlah kota. Namun memasuki Oktober 2025, kepercayaan publik kembali menguat bersamaan dengan stabilisasi indikator ekonomi.
Purbaya menegaskan, langkah cepat dalam realisasi anggaran dan keberanian pemerintah mengeksekusi kebijakan tak populer menjadi salah satu faktor yang mengubah persepsi publik ke arah positif.
Kritik soal Gaya Komunikasi, Purbaya Tegaskan Taat Instruksi Presiden
Sebelumnya, eks Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai gaya komunikasi Purbaya yang vokal dan blak-blakan berpotensi melemahkan soliditas pemerintahan. Purbaya membantah bahwa dirinya bergerak sendiri, menegaskan setiap pernyataan publiknya merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum, karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan Nasbi melalui YouTube pribadinya.
“Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu, dengan versi yang lebih halus malah,” katanya.
Purbaya menambahkan, publik justru menghargai kejujuran dan keterbukaan, terutama dalam periode pemulihan ekonomi. Ketika informasi disampaikan apa adanya, sentimen bisa lebih cepat pulih.
“Saya pernah bilang ke beliau, saya akan memastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead, jalan saja. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan IV tahun ini. Sudah mulai kelihatan kan, saya harapkan ke depan lebih baik lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada cost-nya,” tambah Purbaya.
Dampak pada Stabilitas Politik-Ekonomi
Penguatan kembali kepercayaan publik dinilai sebagai sinyal baik bagi stabilitas perekonomian triwulan IV. Pemerintah kini memprioritaskan percepatan realisasi anggaran, percepatan belanja produktif, dan stabilisasi harga pangan.
Jika kepercayaan publik terjaga, tekanan sosial relatif menurun, sehingga ruang fiskal menjadi lebih efektif mendorong pemulihan.
Pengamat menilai, pernyataan Purbaya sekaligus menegaskan bahwa gaya komunikasi pejabat publik kini tengah mengalami perubahan: lebih lugas, lebih tegas, namun tetap dalam koridor mandat presiden.
Pemerintah Ingin Sentimen Positif Terus Berlanjut
Purbaya memastikan pemerintah akan menjaga tren positif ini melalui konsistensi kebijakan. Tidak hanya soal angka, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir di tengah masyarakat secara nyata.
Ia menegaskan, kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus seimbang dengan data. “Yang penting bukan persepsi personal, melainkan dampaknya bagi kepercayaan publik,” ujarnya.
Pemulihan kepercayaan publik menjadi modal awal bagi agenda pembangunan tahun 2026, terutama pada sektor produktif dan penguatan stabilitas fiskal.
