Tolak Barak Militer, Kalbar usung pendekatan humanis untuk anak bermasalah Pendekatan humanis anak bermasalah Kalbar menjadi sorotan setelah Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer. Kalbar, menurut Krisantus, memiliki pendekatan berbeda yang lebih menekankan pembinaan karakter melalui pendidikan dan ruang kreasi.
Daftar Isi Berita Tolak Barak Militer
Kalbar Tolak Pengiriman Anak Bermasalah ke Barak Militer
Menanggapi wacana kontroversial tersebut, Krisantus dengan tegas menyatakan bahwa Kalbar tidak tertarik menerapkan kebijakan serupa. Ia menilai setiap daerah harus memiliki solusi sendiri yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
“Saya ini bukan pemimpin yang ikut-ikutan. Kita punya cara sendiri,” ujar Krisantus kepada awak media.
Pendidikan dan Kreativitas Jadi Solusi Pembinaan Remaja
Krisantus menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar memilih jalur yang lebih manusiawi dalam menangani anak dan remaja bermasalah. Salah satunya dengan memperbanyak akses pendidikan formal dan membuka ruang-ruang kreatif untuk pengembangan bakat generasi muda.
“Kita ingin membina anak muda dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Banyak tempat-tempat yang kita siapkan untuk menyalurkan kreativitas mereka,” jelasnya.
Sekolah dan Perguruan Tinggi sebagai Garda Terdepan
Menurutnya, pendidikan tetap menjadi basis utama dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada penguatan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
“Sekolah dulu yang benar, jangan mikir aneh-aneh,” kata Krisantus menekankan pentingnya disiplin belajar bagi anak-anak muda.
Kalbar Pilih Jalannya Sendiri
Dalam penutupan pernyataannya, Krisantus menyoroti pentingnya otonomi kebijakan di tingkat daerah. Ia menilai bahwa meniru kebijakan daerah lain tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal hanya akan membuat pemerintah kehilangan arah.
“Kalau kita ikut-ikut kebijakan orang lain, nanti dikira kita tidak punya gagasan sendiri. Pemerintah harus punya visi sendiri,” tegasnya.
