Sekda Kota Pontianak Tekankan Disiplin ASN dan Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Warga
Amirullah ingatkan ASN menjaga etika, disiplin, dan suasana kerja nyaman. Efisiensi anggaran dijalankan tanpa mengurangi pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Pontianak.
Sekda Kota Pontianak menegaskan pentingnya disiplin ASN dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Amirullah, aparatur sipil negara adalah mesin birokrasi yang memastikan keteraturan, sehingga perilaku, sikap, dan kinerja mereka harus memberi teladan, bukan menimbulkan masalah.
“Jangan sampai kita justru menjadi orang yang membuat rekan kerja tidak nyaman. Pegawai harus memberi contoh baik lewat sikap dan cara kerja,” ujar Amirullah usai memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota, Senin (8/9/2025).
ASN sebagai Pribadi Pilihan
ASN, lanjut Amirullah, adalah individu pilihan hasil seleksi ketat. Karena itu, mereka dituntut untuk menunjukkan prestasi nyata dan dedikasi tinggi. Kebanggaan sebagai aparatur tidak cukup ditunjukkan dengan seragam, tetapi harus terlihat dari kinerja sehari-hari.
Mulai dari kepatuhan jam kerja, ketentuan berpakaian, hingga profesionalitas, semuanya mencerminkan identitas ASN sebagai pelayan publik. “Kerja dari kantor, bukan dari sembarang tempat. Pegawai harus hadir ketika dibutuhkan. Itu bentuk tanggung jawab,” tegasnya.
Tegas dalam Disiplin, Persuasif dalam Konflik
Sekda Kota Pontianak mengungkapkan, sepanjang setahun terakhir sudah ada 14 pegawai diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Ini membuktikan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan.
Namun, Amirullah juga menekankan pentingnya suasana kerja harmonis. Jika muncul perselisihan antarpegawai, pimpinan diminta segera menyelesaikan secara persuasif agar tidak menimbulkan masalah lebih besar. “Kinerja organisasi hanya akan tercapai bila lingkungan kerja kondusif,” tambahnya.
Anggaran Tanpa Defisit
Dalam kesempatan yang sama, Amirullah juga menjabarkan kondisi APBD Kota Pontianak. Ia menegaskan, hingga kini keuangan daerah dikelola tanpa defisit. Semua program pembangunan berjalan dengan prinsip efisiensi dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
“Penggunaan APBD sejauh ini tidak defisit. Program pemerintah tetap berjalan, baik untuk pengembangan SDM maupun pembangunan infrastruktur dasar,” jelasnya.
Efisiensi Tanpa Hambatan Layanan Publik
Menurut Amirullah, kebijakan efisiensi bukan berarti penghematan membabi buta. Justru, langkah ini memastikan anggaran dipakai tepat sasaran dan memberi manfaat langsung. Program prioritas yang menyentuh masyarakat tetap dijalankan, sementara kegiatan yang kurang mendesak disusun ulang.
Belanja daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran tanpa mengurangi pelayanan kepada warga. “Efisiensi memastikan setiap rupiah benar-benar kembali ke masyarakat,” katanya.
UHC dan Infrastruktur Jadi Fokus
Salah satu wujud nyata dari APBD efisien adalah program Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup lebih dari 98 persen warga Pontianak. Dengan cakupan luas, hampir semua masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik terus berlanjut, terutama di wilayah pinggiran. “Wilayah pinggiran terus tumbuh, sehingga perlu dukungan infrastruktur yang memadai,” jelas Amirullah.
Padat Karya dan Geliat Ekonomi Lokal
Sekda juga menyoroti program padat karya yang terbukti membuka lapangan pekerjaan. Program ini sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal karena melibatkan banyak warga dalam kegiatan produktif.
Geliat ekonomi semakin terasa dengan aktifnya perdagangan di Pontianak. “Para pedagang dan pelaku usaha kecil turut merasakan manfaat perputaran ekonomi yang sehat,” imbuhnya.
Perekonomian Pontianak Tumbuh Positif
Amirullah menyebut, perekonomian Kota Pontianak kini tumbuh positif dengan basis utama perdagangan dan jasa. Iklim usaha kondusif mendorong kunjungan masyarakat dari daerah sekitar.
“Semakin banyak orang datang dan berbelanja di Pontianak, semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya.
