Instruksi Baru Megawati, Kepala Daerah PDIP yang Belum Retret Diminta Pulang

- Jurnalis

Rabu, 26 Februari 2025 - 00:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Instruksi Baru Megawati, Kepala Daerah PDIP yang Belum Retret Diminta Pulang

Instruksi Baru Megawati, Kepala Daerah PDIP yang Belum Retret Diminta Pulang

Instruksi baru Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan menegaskan, kepala daerah yang belum mengikuti retret harus segera kembali ke daerah masing-masing.

Dalam instruksi ini, Megawati menegaskan bahwa kepala daerah yang belum mengikuti retret harus segera kembali ke daerah masing-masing.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan serta untuk memastikan kepala daerah tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan di daerahnya.

Instruksi terbaru ini diumumkan oleh Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (25/2/2025) malam.

Basarah menjelaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang diterbitkan pada 11 Februari 2025, serta didukung oleh pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya.

Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, menyampaikan instruksi ini dalam konferensi pers Selasa (25/2/2025) malam.

Instruksi ini merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025, serta pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya.

“Bagi Kepala Daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawab sebagai Kepala Daerah,” lanjutnya.

Retret Kepala Daerah PDIP Dibagi Dua Gelombang

Sebagaimana dijelaskan, retret kepala daerah di Magelang dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang kedua disiapkan bagi daerah yang masih menghadapi sengketa pilkada, pemungutan suara ulang, atau rekapitulasi suara ulang.

Baca Juga :  Herzaky Mahendra Putra Ditunjuk AHY Sebagai Koordinator Jubir Demokrat

Namun, jika kepala daerah berhalangan hadir pada gelombang kedua, mereka diperbolehkan menunjuk Sekretaris Daerah sebagai perwakilan.

Kepala Daerah yang Sudah Retret Diminta Menyelesaikan Hingga Akhir

Megawati juga menegaskan bahwa kepala daerah yang sudah mengikuti retret gelombang pertama harus menyelesaikan kegiatan tersebut hingga tanggal 28 Februari 2025. Selain itu, wakil kepala daerah diperbolehkan menghadiri penutupan retret.

“Bagi Kepala Daerah yang telah mengikuti retret Angkatan ke-1 agar menyelesaikan rangkaian agenda hingga selesai sesuai jadwal yang diterima dari Kemendagri,” kata Basarah.

Update Berita terkini Gencil News di Google News

Follow WhatsApp Channel gencilnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rusdi Masse Resmi Gantikan Ahmad Sahroni di Komisi III DPR RI
Ria Norsan Resmi Jadi Kader Gerindra
Forum Purnawirawan TNI Tuntut Ganti Wapres Gibran
Peringatan Tegas Maman Abdurrahman: Jangan Ganggu Musda Golkar Kalbar
Herzaky Mahendra Putra Ditunjuk AHY Sebagai Koordinator Jubir Demokrat
Sutarmidji: Politik Bukan Soal Untung, Tapi Konsekuensi dan Aturan
Nasdem Kalbar Konsolidasi Pascapemilu, Syarif Abdullah: Kita Tak Boleh Terlena
Sutarmidji Bergabung ke NasDem, Tinggalkan PPP Setelah 44 Tahun

Berita Terkait

Kamis, 4 September 2025 - 10:56 WIB

Rusdi Masse Resmi Gantikan Ahmad Sahroni di Komisi III DPR RI

Selasa, 29 April 2025 - 17:10 WIB

Ria Norsan Resmi Jadi Kader Gerindra

Sabtu, 19 April 2025 - 08:05 WIB

Forum Purnawirawan TNI Tuntut Ganti Wapres Gibran

Senin, 14 April 2025 - 08:55 WIB

Peringatan Tegas Maman Abdurrahman: Jangan Ganggu Musda Golkar Kalbar

Selasa, 25 Maret 2025 - 00:05 WIB

Herzaky Mahendra Putra Ditunjuk AHY Sebagai Koordinator Jubir Demokrat

Berita Terbaru

SMA Garuda Kalimantan Barat resmi ditetapkan menjadi salah satu lokasi pembangunan sekolah unggulan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Lintas Kalbar

SMA Garuda Kalimantan Barat Siap Dibangun, Seleksi 100% Transparan

Selasa, 16 Sep 2025 - 00:31 WIB

Program ini secara khusus menyasar kelompok pekerja rentan yang sehari-hari berjuang di lapangan, mulai dari pengemudi transportasi online (ojol), ojek pangkalan, sopir angkutan, kurir, hingga pekerja logistik.

Nasional

Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan 50% Untuk Ojol

Selasa, 16 Sep 2025 - 00:25 WIB

Batas Pemakaian Gemini AI Harian, Ini Detailnya. Google akhirnya resmi membongkar angka kuota penggunaan harian untuk semua tingkatan penggunadari gratis hingga berbayar.

Tekno

Batas Pemakaian Gemini AI Harian, Ini Detailnya

Selasa, 16 Sep 2025 - 00:20 WIB

Bahasan menegaskan, tanggung jawab pembayaran iuran BPJS berada di tangan pemberi kerja. Dalam konteks sekolah swasta, kewajiban itu ada pada yayasan atau lembaga pendidikan. - foto Pemkot Pontianak

Kota Pontianak

Guru Swasta Pontianak Wajib BPJS Ketenagakerjaan, Ini Alasannya

Selasa, 16 Sep 2025 - 00:10 WIB