APBD Pontianak 2026 menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak pada Selasa (4/11/2025). Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk menyusun anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bahasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, seluruh kritik dan saran yang disampaikan bermuara pada satu semangat bersama: menghadirkan kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat.
“Semua bermuara pada upaya peningkatan PAD, di mana anggaran difokuskan pada hal-hal yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya usai mendengarkan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Penyampaian Ranperda tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (4/11/2025).
APBD Pontianak 2026: Fokus pada Peningkatan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat
Bahasan menegaskan bahwa Pemkot Pontianak akan terus mengupayakan peningkatan PAD melalui inovasi kebijakan yang tidak membebani masyarakat. Ia menjelaskan, strategi fiskal 2026 akan menitikberatkan pada efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Upaya ini diharapkan dapat mempermudah akses dan aktivitas masyarakat, termasuk melalui peningkatan pelayanan berbasis digital. Pelayanan digital bukan untuk mempersulit, melainkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa arah kebijakan APBD 2026 akan tetap berpijak pada pembangunan inklusif. Pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak.
Ia juga menyebut, beberapa fraksi DPRD menyoroti pentingnya penguatan layanan publik berbasis teknologi serta pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan. Pemkot Pontianak, lanjutnya, akan menindaklanjuti hal tersebut dalam proses pembahasan bersama DPRD.
“Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, kita berharap rancangan APBD 2026 dapat disepakati dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” pungkasnya
