BLK Ketapang jadi lokasi Sekolah Rakyat tahap perdana Kalbar setelah Presiden Republik Indonesia secara resmi menginstruksikan pelaksanaan program ini sebagai upaya strategis menekan angka anak tidak sekolah.
Penunjukan Balai Latihan Kerja (BLK) Ketapang sebagai titik awal di Kalimantan Barat merupakan bagian dari perluasan nasional yang menambah 100 titik baru Sekolah Rakyat mulai Agustus hingga September 2025.
Komitmen Pemerintah dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar solusi pendidikan alternatif. Ini adalah kebijakan nasional yang mengguncang paradigma lama, mengintegrasikan pendidikan formal dengan pemberdayaan sosial-ekonomi keluarga. Melalui pendekatan holistik ini, anak-anak dari keluarga prasejahtera mendapat akses pendidikan berkualitas tanpa harus terbebani biaya tambahan yang selama ini menjadi hambatan utama.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun menyambut program ini dengan antusias dan penuh komitmen. Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, memastikan bahwa BLK Ketapang akan menjadi titik awal penyelenggaraan, sambil menunggu pembangunan fasilitas sekolah permanen oleh Kementerian Sosial.
“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, perlu didukung dan di support oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya
Sekolah Berasrama dengan Kurikulum Terintegrasi
Sekolah Rakyat yang akan digelar di BLK Ketapang akan menerapkan sistem berasrama atau boarding school. Tidak hanya menyampaikan kurikulum nasional, para siswa juga akan dibekali penguatan karakter, pelatihan keterampilan, dan literasi digital. Ini merupakan langkah mendalam yang ditujukan agar lulusan Sekolah Rakyat siap secara akademik dan terampil secara ekonomi.
Keunikan program ini terletak pada sinergi antara pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Orang tua siswa juga akan dilibatkan dalam pelatihan keterampilan ekonomi, serta mendapat bantuan renovasi rumah tak layak huni jika diperlukan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan sekitar 3,4 juta anak usia SMA yang tidak bersekolah. Kendati pendidikan formal di Indonesia bersifat gratis, mayoritas anak putus sekolah karena kendala ekonomi pendukung seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan seragam,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico.
Persiapan Sarana dan Fasilitas Dikebut
BLK Ketapang telah memiliki asrama, meskipun perlu dilakukan beberapa rehabilitasi untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan sekolah berasrama. Pemerintah daerah telah menyampaikan kesiapan fasilitas ini kepada Kementerian Sosial agar rehabilitasi dapat segera dilakukan dan sekolah dapat dibuka tepat waktu pada awal tahun ajaran baru Juli 2025.
Selain Ketapang, Provinsi Kalbar juga mengusulkan BLK Kota Pontianak sebagai lokasi cadangan atau penambahan titik baru, mengingat letaknya yang strategis dan dekat dengan pusat pemerintahan provinsi.
“Pendidikan yang diberikan dalam Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem sekolah berasrama (boarding school) dan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan. Selain fokus pada pendidikan anak, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orang tua akan dilibatkan dalam program pengembangan ekonomi dan rumah tidak layak huni milik keluarga siswa akan diperbaiki,” ungkap Robert.
Menjawab Tantangan Pendidikan Nasional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih terdapat jutaan anak usia sekolah yang belum bersekolah di Indonesia. Sekitar 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan 3,4 juta anak usia SMA terdata tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Ini menjadi angka yang mengkhawatirkan dan mendesak penanganan serius.
Faktor ekonomi tetap menjadi penyebab dominan. Meski pendidikan gratis secara hukum berlaku, biaya pendukung seperti transportasi, buku, dan seragam masih menjadi beban bagi banyak keluarga.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan keberanian mengambil pendekatan inovatif yang menginspirasi. Program ini membuktikan bahwa solusi bisa ditemukan ketika kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat bergerak bersama.
Harapan Besar untuk Kalbar
Keikutsertaan Kalimantan Barat dalam program ini diharapkan menjadi awal dari transformasi pendidikan yang lebih inklusif. Dukungan dari semua pihak, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan menentukan sejauh mana Sekolah Rakyat dapat memberi dampak nyata. Provinsi juga mendorong agar daerah pengirim anak ke program ini turut memberikan perhatian dan dukungan, termasuk penghargaan kepada anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan.
Langkah cepat Kalbar dengan mengusulkan lokasi, menyiapkan fasilitas, dan menyatakan kesiapan menjadi sinyal kuat bahwa daerah ini serius ingin memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Jadi nanti Balai Latihan Kerja kita itu akan menjadi tempat Sekolah Rakyat sementara, setelah satu semester baru akan dipindahkan ke sekolah yang nantinya dibangun oleh Kementerian Sosial,” kata Harisson
Ia menyebutkan untuk wilayah pembangunan sekolah rakyat akan ada di Kota Pontianak atau Kabupaten Kubu Raya yang berdekatan dengan daerah Ibu Kota Kalimantan Barat.
“Setelah sekolahnya sudah selesai dibangun, anak-anak ini akan dipindahkan dari BLK ke sekolah yang sudah jadi atau dibuatkan oleh Kementerian Sosial,” lanjut Harisson
Diakhir penuturannya, Harisson kembali menyebutkan bahwa lokasi BLK untuk sementara berada di BLK Kabupaten Ketapang, namun ia juga sudah mengusulkan untuk BLK Kota Pontianak.
“Sementara ini sudah dituju di BLK Ketapang, tetapi kita memang juga mengusulkan BLK kita yang di sini (Pontianak),” tutupnya.
