Right to Disconnect Australia resmi berlaku bagi jutaan pekerja bisnis kecil. Sejak Selasa (26/8/2025), mereka kini berhak menolak telepon, pesan, atau email dari atasan di luar jam kerja tanpa takut dikenakan sanksi.
Undang-undang ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese melalui akun Instagram pribadinya, @albomp.
Dalam unggahannya, ia menulis, “Selamat hari Jumat, Australia. Ini pengingat Anda bahwa Hak untuk Memutuskan Hubungan kini telah menjadi undang-undang. Selamat berakhir pekan!”
Lahir dari kebutuhan untuk memulihkan work life balance, aturan ini diharapkan menjadi titik balik dalam budaya kerja modern yang kian terikat dengan layar ponsel dan laptop.
Hak Pekerja: Dari Pabrik hingga Pasar Digital
UU Right to Disconnect pertama kali digagas Menteri Ketenagakerjaan Murray Watt pada 2024. Menurutnya, dulu “pulang kerja punya arti tersendiri”. Kini, batas antara rumah dan kantor semakin kabur karena tekanan digital.
Dengan undang-undang baru ini, pekerja tidak bisa dihukum hanya karena menolak menjawab telepon atau pesan di luar jam kerja. Namun, aturan tetap menyisakan ruang abu-abu: penolakan hanya dianggap sah bila dinilai “masuk akal”.
Makna “masuk akal” inilah yang masih menimbulkan banyak diskusi. Apakah menjawab pesan klien darurat termasuk wajar? Bagaimana bila atasan menghubungi untuk urusan kecil? Jawabannya akan ditentukan kasus per kasus.
Perlindungan untuk 5,1 Juta Pekerja Bisnis Kecil
Sebelumnya, hak serupa hanya berlaku bagi pekerja di perusahaan menengah dan besar melalui revisi Fair Work Act. Kini, lebih dari 5,1 juta pekerja bisnis kecil di Australia akhirnya mendapat perlindungan yang sama.
Selain soal telepon dan pesan, UU ini juga memperkuat hak pekerja lain:
- Definisi lebih adil mengenai kerja sambilan.
- Jalur menuju status pegawai permanen.
- Standar minimum untuk pekerja gig economy, termasuk transportasi jalan raya.
Dengan cakupan tersebut, pemerintah berharap hampir semua karyawan sistem nasional bisa merasakan dampak positifnya.
Pro Kontra: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab
Meski dianggap progresif, UU Right to Disconnect menuai pro dan kontra. Para pendukung menilai aturan ini penting untuk mengurangi keterikatan digital yang memicu stres, burnout, hingga gangguan kesehatan mental.
Namun, kelompok pengusaha menilai aturan ini bisa menimbulkan dilema. Jika pekerja boleh menolak komunikasi, bagaimana dengan tanggung jawab darurat di luar jam kerja? Apakah perusahaan harus membayar lembur untuk setiap panggilan?
Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum sepenuhnya terjawab. Bahkan, beberapa asosiasi bisnis kecil mendesak agar pemerintah memberi panduan lebih jelas mengenai kompensasi.
Ancaman Denda Tinggi untuk Pelanggar
UU ini juga tidak main-main soal sanksi. Pekerja atau perusahaan yang melanggar bisa dikenai denda besar: 18.780 dolar Australia untuk individu dan hingga 90.900 dolar Australia bagi perusahaan.
Meski begitu, hingga berita ini ditulis, belum ada kasus pelanggaran yang tercatat. Pemerintah berharap, kehadiran UU ini cukup memberi efek jera tanpa harus banyak dijatuhkan sanksi.
Work Life Balance: Mimpi Lama yang Diperjuangkan Kembali
Australia bukan negara pertama yang menerapkan aturan ini. Prancis, Kanada, dan beberapa negara Eropa lebih dulu melindungi hak pekerja untuk lepas dari ponsel kerja setelah jam kantor.
Kini, Australia mengikuti jejak tersebut. Lebih dari sekadar aturan, UU ini adalah pesan simbolis: pulang kerja seharusnya kembali berarti, waktu keluarga tetap sakral, dan kesehatan mental pekerja dihargai.
Bagi banyak pekerja, hak untuk memutuskan sambungan bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan dasar agar mereka tetap bisa bekerja produktif esok hari.
Suara dari Lapangan: Antara Lega dan Ragu
Sally, seorang kasir di Brisbane, mengaku lega. “Selama ini saya sering ditelpon atasan bahkan tengah malam untuk membicarakan jadwal. Sekarang saya bisa tidur tenang,” katanya.
Namun, James, pengusaha toko kecil di Sydney, masih ragu. “Kadang kami butuh komunikasi cepat. Kalau semua orang bisa menolak, bagaimana dengan operasional darurat?”
Dua suara ini menggambarkan dilema nyata di lapangan. UU ini jelas membawa angin segar, tapi implementasinya masih menuntut adaptasi budaya kerja baru.Era Baru Dunia Kerja
UU Right to Disconnect adalah langkah berani Australia di tengah tantangan digital. Dengan perlindungan ini, jutaan pekerja bisnis kecil kini punya kesempatan nyata untuk merasakan keseimbangan hidup.
Apakah aturan ini akan benar-benar mengubah budaya kerja? Jawabannya bergantung pada bagaimana pekerja, pengusaha, dan pemerintah menafsirkan “masuk akal” dalam praktiknya.
Satu hal yang pasti, dunia kerja sedang memasuki era baru: era di mana hak beristirahat dianggap sama pentingnya dengan hak bekerja.
