Siapkan sekolah jadi Pusat Dapur MBG, Pemkot Pontianak langsung tancap gas. Pemerintah Kota Pontianak langsung menyusun peta lokasi sekolah yang bisa difungsikan sebagai dapur makan bergizi.
Langkah cepat ini menyambut arahan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat.
Komitmen ini dinyatakan dalam pertemuan seluruh kepala daerah se-Kalbar bersama BGN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/6/2025).
Strategi Efisien: Satu Dapur untuk Beberapa Sekolah
Pontianak memilih pendekatan efisiensi dalam implementasi MBG. Satu dapur akan melayani beberapa sekolah di sekitarnya. Strategi ini dinilai ampuh menjangkau wilayah lebih luas dengan sumber daya terbatas.
Dapur sekolah jadi solusi terbaik bagi daerah yang tidak bisa mengandalkan dapur umum karena keterbatasan akses atau lokasi geografis terpencil. Dengan konsep ini, makanan bergizi bisa diproduksi langsung di lokasi dan dikirim cepat ke murid.
“Jumlah ini masih sangat jauh dari target. Karena itu, kami mengajak semua kepala daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ujarnya usai menandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar dengan BGN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/6/2025).
Untuk wilayah yang sulit dijangkau, Dadan menyebutkan bahwa solusi terbaik adalah menempatkan dapur langsung di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan.
“Di daerah yang hanya memiliki satu sekolah, dapurnya akan dibuat di sekolah itu. Kalau makanan dikirim dari jauh, kualitasnya bisa menurun,” jelasnya.
Program MBG sendiri menekankan penggunaan bahan pangan lokal, seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu. Dadan mengatakan kerja sama dengan petani dan peternak lokal juga menjadi kunci dalam menjaga pasokan bahan pangan yang berkelanjutan. Bagi ibu hamil dan balita, distribusi makanan bergizi dilakukan langsung ke rumah atau melalui posyandu.
“Kami bekerja sama dengan kader posyandu dan memberikan insentif tambahan agar program ini berjalan efektif,” tambahnya.
Dadan menekankan bahwa setiap menu yang diberikan harus memenuhi komposisi gizi yang seimbang, yakni 30 persen protein, 40 persen karbohidrat dan 30 persen serat, serta dilengkapi dengan susu bila memungkinkan.
Ia juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan penuh dari Gubernur Kalbar serta seluruh jajaran kepala daerah dalam pertemuan tersebut.
“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat intervensi gizi nasional, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan,” imbuhnya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungannya terhadap Program MBG yang digagas oleh BGN. Menyikapi rencana pembangunan dapur umum dan dapur sekolah di Kalbar, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap berkontribusi secara maksimal demi suksesnya program tersebut.
“Kami di Pontianak mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat bagus, yakni memastikan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara merata,” sebutnya.
Wali Kota Edi Kamtono mengungkapkan bahwa Pemkot Pontianak akan mengidentifikasi lokasi sekolah-sekolah yang bisa difungsikan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi. Ia menilai model dapur sekolah sangat relevan untuk menjangkau sekolah-sekolah yang jaraknya jauh dari dapur umum yang ada di Kota Pontianak.
“Kami sedang memetakan sekolah-sekolah yang bisa langsung disiapkan dapurnya. Kalau bisa, satu dapur melayani beberapa sekolah di sekitarnya. Dengan begitu, distribusinya lebih efisien dan tetap menjaga kualitas makanan,” terangnya.
Dengan kesiapan dan dukungan dari pemerintah kota, diharapkan implementasi MBG di Pontianak dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat intervensi gizi yang menyentuh langsung masyarakat.
