Ribuan pekerja di Kalbar Kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tidak hanya sektor industri perkebunan, tetapi juga sektor ritel dan pendidikan ikut terdampak.
Data mencatat, sekitar 1.232 pekerja di PT Erna Djuliawati Sanggau mengalami PHK massal. Selain itu, penghentian operasional Transmart Pontianak di Kubu Raya juga menambah deretan pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Tak hanya itu, beberapa tenaga honorer di SMK Negeri 1 Sungai Kakap Kubu Raya pun terpaksa dirumahkan.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Gelombang PHK yang meluas menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas ekonomi Kalbar tengah diuji berat.
Wakil Gubernur Kalbar Soroti Minimnya Kewenangan Daerah
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan keprihatinannya terhadap gelombang PHK yang terjadi di wilayahnya. Ia menilai, fenomena ini menjadi cerminan bahwa ekonomi lokal belum dalam kondisi sehat.
“Menyedihkan bagi kita, sepertinya ada ekonomi kita kurang baik-baik saja,” ujar Krisantus, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurut Krisantus, salah satu faktor utama yang menyebabkan daerah rentan terhadap gejolak ekonomi adalah minimnya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara mandiri.
“Kita di daerah kurang diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya alam. Padahal jika diberi ruang lebih, daerah bisa membangun ketahanan ekonominya sendiri,” tegasnya.
Harapan Reformasi Hubungan Pusat dan Daerah
Melihat kondisi ini, Krisantus mendorong adanya reformasi kebijakan dalam hubungan antara pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan SDA.
“Saya berharap aplikasinya ke depan lebih memberikan keleluasaan kepada daerah, baik dalam regulasi eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam,” kata Krisantus.
Ia menegaskan bahwa dengan kemandirian dalam mengelola SDA, daerah dapat lebih cepat bangkit, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan pusat yang kerap tidak sejalan dengan kebutuhan lokal.
Gelombang PHK ini menjadi pengingat penting bahwa penguatan otonomi daerah bukan sekadar kebutuhan politik, melainkan kebutuhan ekonomi yang nyata dan mendesak.
“Biar nggak ketinggalan info penting dan update berita terbaru, langsung aja ikuti Gencilnews lewat WhatsApp Channel. Praktis, cepat, dan pastinya terpercaya!”
