Jabar Ngariung adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat untuk bersinergi dalam pembangunan daerah melalui program Jabar Ngariung. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, pada Kamis (13/3/2025), dengan tujuan memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Jawa Barat.
“Semua rangkaian ini harus disusun dalam kerangka kinerja yang sangat memadai, agar Jawa Barat bisa mencapai tujuan pembangunan yang optimal,” katanya.
Sinergi Pembangunan Jawa Barat Lewat Jabar Ngariung
Dalam kesempatan ini, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengungkapkan sejumlah permasalahan besar yang saat ini dihadapi Jawa Barat, di antaranya:
- Kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat
- Pembangunan sekolah rakyat
- Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis kinerja
Menurutnya, persoalan ini membutuhkan solusi terintegrasi yang melibatkan semua pemerintah daerah di Jawa Barat.
Fokus Penanganan Pascabencana dan Masalah Kesehatan
KDM juga menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk membahas dampak pasca banjir dan permasalahan kesehatan yang masih tinggi, seperti:
- Penyakit pascabanjir yang sering muncul
- Stunting dan gizi buruk
- Diabetes, hipertensi, gagal ginjal
- Angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi
“Jawa Barat telah bekerja terorkestrasi dengan para Menteri, termasuk Menteri PU. Kami berharap ini dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat, baik dalam hal penanganan sampah maupun pengelolaan lingkungan hidup,” ucapnya.
Kabupaten Bogor sebagai Pusat Pembangunan Jawa Barat
Dalam pertemuan ini, Bogor disebut sebagai wilayah strategis dalam pembangunan Jawa Barat. Menurut KDM, Bogor memiliki nilai historis sebagai pusat Kerajaan Sunda, sehingga pembangunan di daerah ini akan berdampak besar bagi provinsi secara keseluruhan.
Bogor juga akan menjadi pusat kegiatan pembangunan dan rehabilitasi lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.
Evaluasi Moratorium dan Pembebasan Lahan Sungai
Untuk mengatasi masalah lingkungan, Pemprov Jawa Barat tengah melakukan evaluasi moratorium terkait larangan alih fungsi lahan hutan, perkebunan, dan kawasan penting lainnya.
Moratorium ini telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara Kementerian Perumahan dan Pemukiman akan segera mengeluarkan izin terkait pengelolaan lahan.
Selain itu, Pemprov Jabar berencana membebaskan lahan-lahan di sekitar sungai yang masih dikuasai pihak tertentu dan mengalihkannya untuk kepentingan publik. Proses ini dilakukan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Reboisasi dan Normalisasi Sungai di Jawa Barat
Untuk mengatasi masalah lingkungan dan banjir, KDM menekankan pentingnya program reboisasi dan normalisasi sungai di berbagai daerah aliran sungai di Jawa Barat.
Langkah ini meliputi:
- Normalisasi sungai dengan menambah kedalaman dan pelebaran sungai
- Penanaman pohon endemik yang sesuai dengan karakteristik daerah
- Pengelolaan sampah terpadu
Membangun Jawa Barat yang Berkelanjutan
Pemerintah Jawa Barat menargetkan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan yang terkoordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang lebih maju dan ramah lingkungan,” ujar KDM
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Gencilnews dan Channel Gencilnews.com
Sumber Berita : jabarprov
