Pemerintah Fokus 3 Pilar Keuangan Nasional Percepat Pertumbuhan Nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Tiga pilar tersebut mencakup pendalaman sektor keuangan, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (menkeu) Suahasil Nazara dalam Talkshow Ekonomi Nasional Infobank bertema “Arah Kebijakan Fiskal: Akselerasi Sektor Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Nasional” yang digelar di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurutnya, ketiga pilar tersebut bukan hanya menjadi arah kebijakan fiskal jangka pendek, tetapi juga pondasi transformasi ekonomi menuju negara maju.
Suahasil menegaskan bahwa akses layanan keuangan yang adil, sehat, dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Pemerintah Fokus 3 Pilar Keuangan Nasional Jadi Landasan Pembiayaan Jangka Panjang
Pilar pertama adalah pendalaman sektor keuangan (financial deepening). Pemerintah mendorong pengembangan instrumen keuangan yang lebih variatif, likuid, dan efisien untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.
Selama ini, porsi pembiayaan nasional masih sangat bertumpu pada perbankan. Pemerintah berupaya memperkuat pasar modal, fintech, dan lembaga pembiayaan lainnya untuk menurunkan biaya dana dan membuka ruang investasi lebih luas.
Pendalaman ini juga berperan sebagai katalis pembiayaan hijau, pembangunan infrastruktur besar, hingga pembiayaan inovatif bagi UMKM naik kelas.
Inklusi Keuangan Tempuh Arah Pemerataan Akses
Pilar kedua adalah inklusi keuangan. Pemerintah menilai perluasan akses layanan keuangan akan menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang paling efektif. Banyak pelaku usaha mikro, petani, dan pekerja informal belum sepenuhnya terhubung dengan ekosistem pembiayaan formal.
Melalui literasi digital, digital banking, hingga skema kredit yang lebih adaptif, pemerintah ingin menghapus hambatan geografis dan administratif.
Pemerintah juga mengintegrasikan program perlindungan konsumen agar masyarakat tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga terlindungi dari risiko penyalahgunaan data maupun pinjaman ilegal.
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Perisai Krisis Global
Pada pilar ketiga, fokus diarahkan pada stabilitas sistem keuangan (financial stability). Pemerintah meningkatkan koordinasi lintas otoritas untuk memperkuat pengawasan makroprudensial, manajemen risiko, dan ketahanan fiskal.
Di tengah dinamika global mulai dari suku bunga yang fluktuatif, geopolitik, hingga tekanan pada rantai pasok stabilitas sistem keuangan menjadi “sabuk pengaman” bagi perekonomian nasional. Pendekatan yang digunakan kini lebih antisipatif daripada reaktif.
Dengan menjaga stabilitas, pemerintah berharap pelaku usaha memiliki kepercayaan lebih besar untuk berinvestasi, sementara masyarakat tetap terlindungi dari gejolak pasar.
Sinergi dan Implementasi Jangka Panjang
Ketiga pilar tersebut merupakan kerangka kebijakan yang akan diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah juga melibatkan sektor swasta, akademisi, hingga perbankan sebagai bagian dari ekosistem reformasi.
Suahasil memastikan bahwa strategi ini bukan hanya menyiapkan Indonesia untuk pertumbuhan saat ini, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang.
“Tujuan kami adalah untuk membuat sektor keuangan lebih dalam, lebih inklusif, dan lebih stabil. Dengan ini, kami berharap dapat mendorong perekonomian nasional dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Wamenkeu Suahasil.
