Bupati Kubu Raya Sujiwo tetap menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, meskipun PDI Perjuangan telah menginstruksikan agar kader menunda keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.
Keputusan Sujiwo ini memicu spekulasi dan kontroversi, terutama di tengah situasi politik yang sedang memanas setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sujiwo beralasan, keputusannya untuk tetap menghadiri retret ini didasarkan pada sumpah jabatan yang telah ia ucapkan di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Menurutnya, retret tersebut merupakan agenda negara, sehingga sebagai kepala daerah, ia berkewajiban untuk tetap mengikutinya.
Keputusan ini diambil Sujiwo karena ia merasa terikat dengan sumpah jabatan yang telah diucapkannya di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Menurutnya retret ini adalah agenda pemerintah atau negara, dan kepala daerah adalah bagian dari negara.
Bupati Kubu Raya Sujiwo : “Ini Bukan Pembangkangan Terhadap Partai”
Meskipun bertentangan dengan instruksi PDIP, Sujiwo menegaskan bahwa keputusannya untuk tetap menghadiri retret kepala daerah di Akmil bukan bentuk pembangkangan terhadap partai.
“Saya pribadi berpendapat bahwa yang saya putuskan ini bukan suatu pembangkangan terhadap partai. Kenapa, karena partai sendiri selalu mengingatkan kita untuk selalu setia kepada sumbernya, yaitu rakyat,” ungkapnya.
Siap Terima Sanksi PDIP, Tapi Tetap Setia!
Sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Sujiwo menyadari bahwa keputusannya bisa berdampak pada posisinya di partai. Ia pun menegaskan siap menerima konsekuensi apa pun, termasuk sanksi dari PDIP.
“Kalau kemudian partai menganggap ini sebagai bentuk pembangkangan, saya siap menerima sanksi. Apapun sanksinya nanti, saya siap dan itu tidak akan mengurangi loyalitas saya kepada PDI Perjuangan,” tegasnya.
Sujiwo juga menegaskan bahwa dirinya tetap berpegang teguh pada ideologi partai, meskipun keputusannya menghadiri retret berpotensi menimbulkan ketegangan internal.
Sujiwo Hadiri Retret, Bagaimana Sikap PDIP?
Keputusan Sujiwo ini menambah daftar kader PDIP yang memilih tetap menghadiri retret meskipun ada larangan dari partai.
Hal ini menjadi menarik karena sejumlah kepala daerah dari PDIP memilih mengikuti instruksi partai dan menunda keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari DPP PDIP terkait sanksi bagi kader yang tetap menghadiri retret.
Namun, spekulasi muncul bahwa partai akan memberikan peringatan keras bagi kader yang tidak patuh pada instruksi pusat.
Di sisi lain, sikap Sujiwo ini juga menuai pro dan kontra di kalangan kader serta simpatisan PDIP. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk independensi kepala daerah, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang dapat merusak soliditas partai menjelang tahun politik 2025.
Keputusan PDIP terhadap Sujiwo dan kader lain yang tetap mengikuti retret menjadi hal yang dinanti-nantikan, terutama di tengah dinamika politik nasional yang sedang berkembang.
