Sri Mulyani mendorong Kepala Derah untuk dapat berinovasi, dan jangan menggantungkan diri kepada APBN.
Menteri Keuangan menekankan pentingnya inovasi pembiayaan bagi kepala daerah untuk mempercepat pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN dan APBD.
Menurutnya, daerah bisa berkolaborasi dengan sektor swasta guna membangun infrastruktur lebih cepat dan efisien.
Inovasi Pembiayaan, Solusi Cepat Pembangunan Daerah
Dalam agenda Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Sri Mulyani menyampaikan bahwa menunggu alokasi APBN atau APBD bisa memakan waktu lama. Oleh karena itu, kepala daerah harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan.
“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100% APBD atau APBN. Kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” ujar Sri Mulyani, Senin (24/2/2025).
Ia mencontohkan berbagai sektor yang dapat menggunakan skema pembiayaan inovatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.
Kolaborasi dengan Swasta, Kunci Efisiensi Pembangunan
Sri Mulyani menegaskan, selama pembangunan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah, maka skema pendanaan kreatif bisa diterapkan.
“Sebenarnya ini bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif. Tapi memang perlu kerja keras dan keahlian keuangan,” tegasnya.
Ia juga menyarankan kepala daerah yang masih ragu untuk berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kemenkeu, Kemendagri, hingga aparat penegak hukum, agar langkah yang diambil tetap sesuai aturan.
Sri Mulyani Jamin Dukungan Pemerintah
Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah pusat siap mendukung kepala daerah dalam membangun wilayahnya.
“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar kepala daerah sukses membangun daerah, menggunakan APBN dan APBD secara efektif, serta menjadikannya instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” ujarnya.
Dengan dorongan inovasi pembiayaan ini, diharapkan kepala daerah lebih kreatif dalam mencari solusi pembangunan tanpa harus menunggu anggaran pemerintah yang terbatas.
