Teka-teki pengisi kursi Plt Kadisdikbud dan Kabiro Hukum akhirnya terjawab setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi menunjuk dua sosok baru. H.A. Manaf S.H., M.H dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah, sedangkan Sy. Faisal Indahmawan Alkadri, S.STP., M.M didaulat menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar.
Kehadiran dua figur ini menandai babak baru di tubuh birokrasi Kalbar, pasca kursi jabatan kosong akibat sanksi disiplin yang menimpa pejabat sebelumnya.
Latar Belakang Kekosongan Jabatan
Kekosongan jabatan ini bermula dari sanksi terhadap Kadisdikbud Rita Hastarita dan Kabiro Hukum Abussamah. Keduanya dianggap melanggar aturan disiplin aparatur sipil negara.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta hasil pemeriksaan internal tim Pemprov Kalbar.
“Keputusan sanksi berlaku efektif sejak 4 September 2025. Untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan, Gubernur menunjuk Plt Kadisdikbud dan Plt Kabiro Hukum,” kata Harisson.
Sanksi yang Dikenakan
Rita Hastarita awalnya dijatuhi sanksi pembebasan dari jabatan selama 12 bulan. Setelah mengajukan keberatan, hukumannya diringankan menjadi penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
Sedangkan Abussamah tetap menerima sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, meskipun ia juga mengajukan keberatan.
Dengan demikian, posisi penting di Disdikbud dan Biro Hukum harus segera diisi agar tidak mengganggu kinerja organisasi.
Teka-teki Pengisi Kursi Plt Kadisdikbud dan Kabiro Hukum Terjawab
H.A. Manaf S.H., M.H. bukan nama baru di kalangan birokrasi Kalbar. Dengan latar belakang hukum yang kuat, ia diharapkan mampu mengawal regulasi daerah agar lebih tertib, transparan, dan responsif.
Sementara itu, Sy. Faisal Indahmawan Alkadri dikenal sebagai birokrat muda dengan rekam jejak baik. Penunjukannya sebagai Plt Kadisdikbud Kalbar memberi harapan baru di dunia pendidikan, terutama dalam menjawab tantangan digitalisasi dan pemerataan kualitas pendidikan.
Publik Menaruh Harapan
Masyarakat Kalimantan Barat menyambut optimis kehadiran dua Plt baru ini. Banyak yang menilai bahwa roda pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena adanya sanksi.
“Yang penting adalah bagaimana pejabat baru bisa bekerja dengan hati dan menghadirkan perubahan nyata, khususnya di pendidikan,” ujar Rahmat, Warga di Pontianak.
Harapan lain datang dari kalangan pemerhati hukum yang menilai Manaf harus mampu menjaga integritas serta memberikan kepastian hukum di setiap kebijakan daerah.
