Aturan jam malam anak di Pontianak kini resmi berlaku. Pemerintah Kota Pontianak melalui Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 22 Tahun 2025 melarang anak-anak berada di luar rumah pada pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB, dengan tujuan melindungi generasi muda dari potensi ancaman malam hari.
Kebijakan ini tentu berangkat dari kepedulian terhadap keselamatan anak-anak. Namun sebagai orang tua, saya menyambut aturan ini dengan perasaan campur aduk—antara dukungan dan kekhawatiran.
Aturan Jam Malam Anak di Pontianak
Kenapa Saya Setuju: Demi Keselamatan Anak
1. Malam Hari Bukan Wilayah Aman untuk Anak
Jujur saja, sebagai orang tua, saya selalu merasa cemas ketika anak saya belum pulang saat langit sudah gelap. Bukan karena saya posesif, tetapi karena saya tahu apa yang ada di luar sana: balap liar, pergaulan bebas, geng motor, bahkan penyalahgunaan zat berbahaya. Dengan diberlakukannya jam malam, paling tidak ada batasan hukum yang memperkuat larangan orang tua kepada anak untuk keluar malam tanpa alasan penting.
2. Memicu Keterlibatan Lebih Besar dari Keluarga
Sering kali, masalah remaja muncul karena kurangnya komunikasi dengan keluarga. Jam malam ini memberi momentum untuk membangun ulang kedekatan orang tua dan anak. Anak tidak hanya tahu bahwa keluar malam dilarang, tapi juga akan lebih banyak berada di rumah—dan itu membuka ruang untuk ngobrol, bermain, bahkan diskusi tentang masa depan.
Tapi Saya Juga Khawatir: Jangan Sampai Kebijakan Ini Jadi Bumerang
1. Rehabilitasi Selama Sebulan? Terlalu Keras untuk Anak
Saya setuju bahwa pelanggaran perlu ada konsekuensinya. Tapi mengirim anak ke tempat rehabilitasi selama minimal satu bulan karena keluar malam—itu terlalu berat. Apa sudah dipikirkan dampaknya terhadap psikologis anak? Bagaimana dampaknya terhadap relasi anak dan orang tua, terutama jika si anak sebenarnya tidak melakukan tindakan kriminal?
2. Siapa yang Menjamin Tidak Ada Salah Tangkap?
Kekhawatiran saya juga terletak pada kemampuan petugas dalam membedakan konteks. Bagaimana jika ada anak yang pulang dari kegiatan bimbingan belajar, atau baru selesai shalat tarawih dan pulang agak malam? Atau sedang ada urusan keluarga yang mendesak? Kebijakan yang baik bisa berubah buruk jika penerapannya tidak mempertimbangkan realitas lapangan.
3. Kurangnya Sosialisasi Bisa Menimbulkan Masalah Baru
Beberapa tetangga saya tidak tahu-menahu soal kebijakan ini sampai saya sampaikan lewat grup WhatsApp RT. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum merata. Jika masyarakat tidak paham aturan, bagaimana bisa mereka mematuhinya? Pemerintah perlu menggandeng sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi ini secara menyeluruh.
Solusi Bersama: Bukan Sekadar Larangan, Tapi Arahkan Anak
Saya percaya bahwa melindungi anak bukan hanya soal mengatakan “jangan”. Kita juga harus memberikan alternatif dan membangun pemahaman.
- Libatkan sekolah dan RT/RW dalam sosialisasi
- Gunakan pendekatan edukatif dan dialogis, bukan semata hukuman
- Ciptakan kegiatan positif malam hari, seperti kelas seni malam, forum diskusi remaja, atau kegiatan keagamaan yang terorganisir
Anak-anak perlu tahu alasan di balik aturan, bukan hanya merasa dikekang. Dengan pendekatan ini, mereka belajar tanggung jawab, bukan sekadar takut hukuman.
Akhir Kata: Dukungan dengan Catatan Kritis
Sebagai orang tua, saya tidak menolak kebijakan jam malam anak. Bahkan saya mendukungnya, karena saya tahu betapa bahayanya dunia luar malam hari bagi anak-anak kita. Tapi saya juga percaya bahwa aturan tidak akan berhasil jika tidak dijalankan dengan bijak, manusiawi, dan disertai komunikasi yang kuat.
Anak-anak bukan hanya objek yang perlu dikontrol, tapi manusia muda yang butuh dipahami dan diarahkan. Jika kita bisa menjalankan jam malam dengan pendekatan yang adil, edukatif, dan penuh empati, saya percaya ini bisa jadi tonggak penting dalam membentuk generasi muda yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab.
Penulis : Dedi Susetyo
