Instruksi tegas Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi tegas melarang seluruh kepala daerah yang diusung partainya untuk mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi ini tertuang dalam surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis (20/2/2025).
Buntut Penahanan Hasto? PDIP Tarik Kadernya dari Retret Akmil
Larangan ini muncul di tengah dinamika politik nasional yang memanas, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa kebijakan partai berada di bawah kendalinya sebagai Ketua Umum PDIP.
“Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP, Ketua Umum memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis demi eksistensi, program, dan kinerja partai,” bunyi surat tersebut.
Kepala Daerah PDIP Diminta Putar Balik
Megawati juga memerintahkan kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan kembali ke rumah masing-masing.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati.
Retret Akmil Magelang: Pembekalan Kepala Daerah yang Ditolak PDIP
Retret di Akmil Magelang dijadwalkan berlangsung 21–28 Februari 2025, dengan 505 kepala daerah sebagai peserta.
Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, retret ini akan mencakup tiga materi utama:
- Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah
- Arahan strategis dari para menteri terkait Astacita
- Pembekalan kepemimpinan dari Lemhannas
Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus tentang efisiensi anggaran bagi kepala daerah.
