Update Bansos 2025 di Pontianak mengejutkan. 13 ribu penerima BLT Pontianak dicoret karena judi online dan mampu. Simak data lengkapnya.
Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial mengambil langkah berani dengan mencoret sekitar 13 ribu nama dari daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BLT).
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi menyelamatkan uang negara agar tidak jatuh ke tangan yang salah, terutama mereka yang terindikasi menyalahgunakannya untuk judi online.
Dalam rilis data terbaru terkait Update Bansos 2025, ditemukan fakta bahwa ribuan warga yang selama ini menikmati bantuan pemerintah ternyata sudah tidak layak lagi. Perubahan status ekonomi hingga perilaku menyimpang menjadi faktor utama. Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola bantuan sosial yang selama ini sering dianggap rawan kebocoran.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, membeberkan detail dari Update Bansos 2025 ini saat ditemui di halaman Kantor Wali Kota. Dengan wajah serius namun tetap tenang, ia menjelaskan bahwa keputusan ini adalah hasil dari verifikasi dan validasi (verivali) data yang sangat ketat terhadap 39.061 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Data Update Bansos 2025 menunjukkan angka yang signifikan dalam proses pembersihan ini. Sebanyak 12.624 warga dinyatakan tidak layak pada verifikasi tahap pertama, disusul oleh 894 warga lainnya pada tahap kedua. Totalnya, belasan ribu orang harus merelakan nama mereka dihapus dari daftar penerima bantuan karena dinilai sudah mampu atau melanggar ketentuan.
Alasan Vital dalam Update Bansos 2025
Salah satu sorotan utama dalam Update Bansos 2025 kali ini adalah temuan mengenai judi online (judol). Praktik ini dinilai mencederai rasa keadilan sosial. Bantuan yang sejatinya dialokasikan untuk membeli beras, telur, dan kebutuhan pokok, justru menguap di situs-situs taruhan daring.
Trisnawati menegaskan bahwa dalam Update Bansos 2025, ada 10 indikator kelayakan yang menjadi pisau analisis. Indikator ini digunakan untuk menyaring siapa yang benar-benar berhak. Pemerintah tidak ingin menutup mata terhadap realitas bahwa uang bantuan sering kali disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.
“Total yang tidak layak ini ada 12.624 (warga) di tahap 1, kemudian 894 (warga) di tahap 2, dari total keseluruhan 39.061 keluarga yang kita lakukan verifikasi validasi data,” ujar Plt Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati Rabu, 19 November 2025.
Pembersihan data dalam Update Bansos 2025 ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi warga miskin lain yang selama ini belum tersentuh bantuan. Seringkali, kuota bantuan penuh oleh orang-orang yang sebenarnya sudah mampu, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan. Ini adalah upaya redistribusi keadilan.
“Tidak layak itu dikarenakan ada yang terindikasi dia judol, terindikasi dia meninggal dunia, atau tidak layak karena pendapatannya karena status pekerjaannya,” jelasnya.
13 Ribu Penerima BLT Pontianak Dicoret: Kerja Keras di Balik Data Bansos
Angka 13 ribu nama yang dicoret dalam Update Bansos 2025 bukanlah sekadar statistik di atas kertas. Di baliknya, terdapat keringat dan kerja keras puluhan petugas verifikator yang turun langsung ke lapangan. Sebanyak 49 tenaga ESDM Program Keluarga Harapan (PKH) dikerahkan menyisir setiap sudut kota.
Para petugas ini menjadi ujung tombak dalam penyusunan Update Bansos 2025. Mereka masuk ke gang-gang sempit, mengetuk pintu rumah warga, dan melakukan wawancara mendalam. Tak jarang mereka harus berhadapan dengan protes warga yang tidak terima dianggap sudah mampu, padahal bukti lapangan menunjukkan sebaliknya.
“Alhamdulillah Pemerintah Kota Pontianak sudah mengalokasikan anggaran untuk melakukan verifikasi validasi data di lapangan. Memang itu tidak mudah karena kita harus menjangkau itu semuanya, dan kita juga perlu masukan dari masyarakat juga untuk bisa memberikan informasi, jika ditemukan masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan,” ungkap Trisnawati.
Guna memastikan Update Bansos 2025 berjalan transparan dan minim manipulasi, Dinas Sosial Pontianak memanfaatkan teknologi. Sebuah aplikasi ground check digunakan dengan memuat 29 item pertanyaan detail. Pertanyaan ini mencakup kondisi fisik rumah, kepemilikan aset, hingga pola konsumsi harian keluarga.
Ke depan, Update Bansos 2025 akan semakin canggih dengan adanya kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Integrasi data antara Dinas Sosial dan BPS diharapkan dapat menutup celah data ganda atau data fiktif yang selama ini menjadi benalu dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Namun, di tengah ketegasan Update Bansos 2025, sisi humanis tetap dikedepankan. Trisnawati menjelaskan nasib keluarga yang dicoret karena kepala keluarganya bermain judi online. Pemerintah menyadari bahwa istri dan anak-anak pelaku tidak bersalah dan tetap membutuhkan makan.
Kebijakan dalam Update Bansos 2025 ini memberikan ruang untuk evaluasi. Pencoretan saat ini berfungsi sebagai sanksi tegas. Namun, jika keluarga tersebut benar-benar jatuh miskin dan perilaku judi tersebut berhenti, ada mekanisme verifikasi ulang di masa depan.
“Bagi yang bermain judol, dalam Update Bansos 2025 ini memang diberhentikan. Tapi ke depannya akan diverifikasi ulang. Kita tahu, yang main judol mungkin bapaknya, tapi anak dan istrinya tidak. Mereka tetap kita perhatikan, namun harus ada efek jera terlebih dahulu,” pungkasnya menutup pembicaraan.
