Wali Kota Pontianak Lantik PPT Pratama (9 pejabat baru). Edi Kamtono tegaskan inovasi, digitalisasi, dan penggunaan AI demi layanan publik tercepat.
Suasana Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak terasa khidmat pada Senin (17/11/2025). Di hadapan sembilan nama baru, Wali Kota Pontianak Lantik PPT Pratama (Pejabat Pimpinan Tinggi) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan rutin, melainkan penegasan komitmen Wali Kota Edi Rusdi Kamtono terhadap reformasi birokrasi yang berbasis kinerja dan kecepatan respons.
Edi Kamtono menyampaikan pesan yang menusuk ke jantung reformasi: jabatan adalah amanah, dan amanah itu kini menuntut inovasi, kolaborasi, dan yang paling utama, percepatan pelayanan publik. Sebuah pesan yang relevan seiring tuntutan masyarakat yang kian tinggi di era digital ini.
“Saya meminta para pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing dan bekerja merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat,” katanya usai pelantikan didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (17/11/2025).
Sembilan wajah baru ini mengisi pos-pos strategis. Titin Subekti kini memegang kendali Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, jantung sistem merit ASN. Sementara itu, Erma Suryani dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), lokomotif investasi dan kemudahan izin.
Integritas dan Akuntabilitas sebagai Pondasi Tugas
Wali kota secara eksplisit menekankan bahwa integritas dan akuntabilitas menjadi pondasi yang tak bisa ditawar. Setiap pejabat yang dilantik, termasuk Zulkarnain sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Iwan Amriyadi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), harus memegang teguh prinsip tersebut.
Jabatan PPT Pratama yang diemban bukan lagi ruang untuk mempertahankan zona nyaman. Edi Kamtono meminta para pejabat baru segera beradaptasi. Lingkungan tugas yang baru menuntut respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan harus diberikan secara cepat, mudah, tepat, dan pasti. Semua itu untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Pelantikan ini sendiri, ditegaskan Wali Kota, telah melewati proses panjang dan transparan, sesuai ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang mewajibkan penerapan sistem merit. Seluruh pejabat telah melewati uji kompetensi JPT, evaluasi BKN, hingga rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat.
Memperkuat Pelayanan Inti dan Pengawasan Internal
Struktur pemerintahan diperkuat dengan penempatan Yusnaldi di posisi Asisten Administrasi Umum dan Ismail sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kedua posisi asisten ini vital dalam mengkoordinasikan kerja lintas sektor di bawah Wali Kota.
Yaya Maulidia kini mengemban tugas sebagai Sekretaris DPRD Kota Pontianak. Perannya sangat penting sebagai jembatan komunikasi yang harmonis antara legislatif dan eksekutif, memastikan kebijakan daerah berjalan mulus.
Tak luput dari perhatian, sektor pengawasan internal kini dipimpin oleh Trisnawati sebagai Inspektur Kota Pontianak. Wali kota meminta Inspektorat memperkuat pengawasan, memastikan tidak ada celah bagi praktek maladministrasi atau korupsi. Pelayanan harus berjalan cepat, mudah, tepat, dan pasti.
“Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Kalau bisa lebih murah, jangan dibuat mahal,” katanya.
Panggilan Mendesak Digitalisasi dan Pemanfaatan AI
Di tengah perkembangan teknologi global, Wali Kota Pontianak Lantik PPT Pratama sekaligus melontarkan tantangan besar: digitalisasi total dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI). Wali kota menilai, pelayanan publik di Pontianak harus semakin cepat dan efisien.
Wali kota Edi Rusdi Kamtono memberikan contoh spesifik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang kini dipimpin oleh Yuni Rosdiah. Pelayanan administrasi kependudukan sering menjadi titik tekan karena tuntutan masyarakat untuk layanan tercepat.
Mendukung IPM Tertinggi Melalui Kinerja Terukur
Semua upaya reformasi birokrasi, mulai dari pelantikan berbasis sistem merit hingga penekanan pada AI, bertujuan satu hal: mempertahankan dan meningkatkan capaian Kota Pontianak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak saat ini mencapai 82,8. Angka ini menempatkan Pontianak di jajaran 20 kota dengan IPM tertinggi di seluruh Indonesia.
Kinerja pejabat baru yang dilantik akan terukur secara langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antar perangkat daerah juga ditekankan agar persoalan tidak menumpuk dan pelayanan publik berjalan optimal.
Wali kota menutup sambutannya dengan harapan agar masa tugas yang baru ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Manfaatkan masa tugas dengan memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.
