Skandal Makan Gratis Ketapang kini menyeruak setelah kasus keracunan massal siswa SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Investigasi Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap, dapur penyedia makanan ternyata belum memiliki sertifikat halal maupun izin laik higiene dan sanitasi.
Temuan ini menimbulkan kegelisahan masyarakat. Program yang diharapkan meningkatkan gizi anak-anak justru berubah menjadi ancaman bagi keselamatan mereka. Orang tua murid mulai mempertanyakan standar pengawasan pemerintah.
Dapur MBG Ilegal Masih Beroperasi
Kepala Satgas MBG Ketapang, Rajiansyah, membenarkan adanya sejumlah dapur yang belum memenuhi syarat administrasi.
Mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), hingga sertifikat halal.
“Standarnya kan memang harus ada, termasuk sistem pembuangan limbahnya. Beberapa SPPG ini belum memiliki. Kami Satgas MBG Ketapang mendorong dapur-dapur ini segera mengurus izin-izin tersebut,” tegasnya, Rabu (24/9/2025).
Fakta ini menohok, sebab dapur yang menyuplai makanan ke siswa seharusnya melalui prosedur ketat sebelum beroperasi.
Pemerintah Akui Kelemahan
Koordinator MBG Kalbar, Agus Kurniawi, mengakui kelemahan pengawasan. Menurutnya, pemerintah memaksakan percepatan program agar segera berjalan, meski ada syarat yang belum sepenuhnya dipenuhi.
“Pada dasarnya memang semua itu harus kita penuhi. Di awal, yang penting program ini berjalan karena perintah Pak Presiden. Tapi sekarang kita sudah mulai memenuhi itu, termasuk cek air, sertifikat halal, dan lainnya,” ujarnya.
Agus menambahkan, dapur yang melayani SDN 12 Benua Kayong akan segera diperiksa. Bila terbukti melanggar, dapur itu bisa ditutup permanen.
Rasa Resah Orang Tua Murid
Insiden keracunan massal ini meninggalkan trauma bagi banyak keluarga. Orang tua murid menilai program MBG seharusnya memberi rasa aman, bukan justru menciptakan kecemasan.
“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Anak-anak kami jadi korban,” ungkap salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Kepercayaan masyarakat terhadap program MBG kini dipertaruhkan. Banyak pihak meminta pemerintah tidak sekadar menutup kasus, melainkan memastikan pengawasan berjalan ketat.
Skandal Makan Gratis Ketapang Jadi Pertaruhan Kredibilitas Program Nasional
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas nasional. Namun, kasus di Ketapang menunjukkan bahwa kebijakan baik bisa gagal bila aspek teknis dan pengawasan diabaikan.
Jika dapur tanpa izin masih bisa beroperasi, maka ancaman serupa bisa muncul di daerah lain. Pemerintah daerah maupun pusat harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran program.
