Regulasi Influencer keuangan di Malaysia & China perketat aturan. Influencer wajib lisensi investasi, jika melanggar diancam denda hingga Rp40 Miliar.
Di tengah hiruk pikuk media sosial, lahir sejenis selebritas baru yang memegang kendali atas keputusan finansial jutaan pengikut: influencer keuangan.
Namun, di balik popularitas dan cuan yang menggiurkan, muncul risiko misinformasi yang merugikan publik.
Menanggapi tantangan ini, Pemerintah Malaysia dan China secara tegas menerapkan regulasi influencer baru yang sangat ketat, menandai era baru tanggung jawab digital.
Pemerintah Malaysia, melalui Securities Commission Malaysia (SC), memberlakukan pedoman baru sejak 1 November 2025.
Aturan ini secara spesifik mengatur promosi produk dan layanan pasar modal oleh influencer tanpa lisensi resmi.
Langkah ini diambil setelah bertahun-tahun konten investasi, manajemen uang, hingga trik meraih kekayaan dibagikan oleh kreator yang tidak memiliki kredensial profesional.
Malaysia Menjaga Pasar Modal: Ancaman Denda Fantastis
Keputusan SC Malaysia ini memiliki bobot hukum yang sangat serius. Regulasi influencer keuangan ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran, terutama yang melibatkan saran investasi tanpa lisensi, dapat berujung pada denda hingga 10 juta ringgit Malaysia (sekitar Rp40 miliar), hukuman penjara maksimal 10 tahun, atau bahkan keduanya.
Sejak 1 November 2025, pedoman baru ini menjadi pagar pembatas yang jelas. SC Malaysia secara terbuka memperingatkan bahwa setiap kreator konten harus memahami batasan hukum sebelum membagikan informasi terkait pasar modal.
“Pikirkan baik-baik sebelum membagikan konten Anda. Itu bisa melibatkan aktivitas yang memerlukan lisensi atau pendaftaran dari SC,” tegas komisi tersebut.
Ancaman hukuman berat ini bertujuan mendisiplinkan para finfluencer singkatan populer untuk influencer keuangan agar tidak lagi memberikan opini investasi yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh profesional berlisensi. Ini adalah upaya nyata pemerintah untuk melindungi investor ritel dari keputusan finansial yang salah akibat saran yang tidak kredibel.
Sorotan Kripto dan Platform Ilegal
Fokus utama regulasi influencer di Malaysia adalah pada konten yang berhubungan dengan kripto dan promosi platform investasi. SC Malaysia mengingatkan bahwa influencer wajib memeriksa apakah perusahaan di balik produk atau layanan yang mereka promosikan telah disahkan oleh otoritas.
Mempromosikan Penipu Berisiko Dipenjara
Risiko hukum yang dihadapi influencer sangat tinggi jika mereka secara tidak sengaja mempromosikan penipu atau entitas tidak berizin. SC menegaskan, jika influencer mempromosikan platform perdagangan yang tidak memiliki otorisasi SC kepada masyarakat Malaysia, mereka dapat terjerat tindakan hukum karena dianggap membantu atau bersekongkol dalam aktivitas ilegal.
“Pastikan konten Anda jelas, adil, dan seimbang, karena informasi yang salah atau menyesatkan dapat membuat Anda bermasalah,” demikian peringatan keras dari lembaga tersebut. Aturan ini sejalan dengan prinsip Trustworthiness atau Kepercayaan, yang kini menjadi salah satu pilar utama dalam standar kredibilitas konten digital.
China Menetapkan Standar Keahlian: Wajib Sertifikasi
Sementara Malaysia fokus pada pasar modal, Pemerintah China mengambil langkah yang lebih luas dan fundamental dalam regulasi influencer. Sejak 1 Oktober 2025, influencer di China yang membahas topik penting seperti kedokteran, hukum, pendidikan, dan tentu saja, keuangan, diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka memiliki pelatihan atau sertifikasi resmi di bidang tersebut.
Membuktikan Expertise Melalui Kredensial Resmi
Kebijakan ini diumumkan oleh Cyberspace Administration of China (CAC), regulator internet utama di Tiongkok. Tujuannya tunggal: memastikan bahwa konten yang beredar bersifat ilmiah, kredibel, dan tidak menyesatkan publik. Para pembuat konten diberi waktu dua bulan untuk menyerahkan dokumen seperti ijazah, sertifikat pelatihan, atau kredensial profesional terverifikasi yang menunjukkan keahlian mereka.
Langkah ini menciptakan standar baru di mana popularitas saja tidak cukup; Expertise (keahlian) dan Authority (otoritas) harus dipertanggungjawabkan secara dokumentatif. Selain itu, konten sensitif diwajibkan mencantumkan sumber informasi yang jelas dan menjelaskan jika terdapat unsur dramatisasi atau penggunaan teknologi AI.
Tanggung Jawab Platform Digital
Regulasi influencer di China ini tidak hanya menarget kreator konten. Platform besar seperti Douyin (TikTok versi China), Bilibili, dan Weibo juga diwajibkan untuk ikut memverifikasi kredensial influencer. Mereka bertanggung jawab menjaga akurasi informasi yang disebarkan, memastikan bahwa influencer keuangan dan bidang penting lainnya benar-benar kompeten.
CAC juga menerapkan larangan total terhadap iklan produk dan layanan medis tertentu. Aturan ini secara efektif menarget akun yang menyamar sebagai profesional atau menggunakan format edukasi untuk menjual produk, sebuah praktik yang sering disalahgunakan oleh sebagian influencer.
Regulasi Influencer Untuk Melindungi Pengguna dan Standar Global
Kedua kebijakan, baik regulasi influencer di Malaysia maupun sertifikasi di China, memiliki tujuan akhir yang sama: melindungi masyarakat dari konten yang dapat memengaruhi kesehatan, keuangan, atau keselamatan publik. Pendekatan ini sangat mirip dengan kriteria ketat Google untuk konten Your Money or Your Life (YMYL).
Google sendiri memberlakukan standar yang berbasis pada prinsip EEAT (Experience, Expertise, Authority, Trustworthiness) agar hanya konten dari sumber terpercaya yang muncul di hasil pencarian. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah di Asia kini secara hukum memaksa influencer untuk memenuhi standar EEAT di ruang digital.
Kini, para influencer keuangan tidak bisa lagi sekadar mengandalkan karisma atau jumlah follower. Mereka harus membawa bukti keahlian dan beroperasi di bawah batasan hukum yang ketat. Ini adalah sinyal bahwa era Wild West konten keuangan dan kesehatan di media sosial telah berakhir, digantikan oleh era tanggung jawab dan kredibilitas profesional.
