DPPPA Kalbar atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat tengah bergolak.
Sejumlah pegawai yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Kalbar secara resmi mendesak Gubernur Kalbar, Ria Norsan, untuk mencopot Kepala DPPPA, Herkulana Mekarryani.
Desakan ini disampaikan dalam bentuk surat terbuka yang juga ditembuskan ke DPRD Kalbar melalui Fraksi PKS serta Kepolisian Kota Pontianak. Dalam surat tersebut, Herkulana dituding menciptakan suasana kerja yang tidak sehat sejak menjabat awal 2024.
“Kami merasa tertekan, dihina, bahkan direndahkan secara verbal. Lingkungan kerja tidak lagi kondusif,” ujar Ketua Forum Pegawai DPPPA Kalbar, Deri Octaris Cowari.
Menurut Deri, surat ini merupakan upaya kedua setelah sebelumnya sejumlah staf menghadap langsung ke Gubernur tiga bulan lalu, namun tidak membuahkan hasil konkret.
Tuduhan Kekerasan Verbal dan Ketidakadilan
Surat resmi itu merinci berbagai tuduhan terhadap Herkulana, mulai dari kekerasan verbal, penghinaan terhadap pegawai, hingga tindakan pilih kasih dalam pembagian perjalanan dinas (SPPD). Ia juga disebut sering mempermalukan staf di depan umum dan menuduh anak buah berbohong tanpa dasar jelas.
“Jika pegawai salah sedikit, langsung dibesarkan dan diumbar di hadapan umum. Itu sangat tidak profesional,” tulis pernyataan dalam surat tersebut.
Lebih lanjut, Herkulana disebut sering menciptakan konflik internal dengan cara memindahkan tugas antarpegawai secara sepihak, tanpa pertimbangan kapasitas atau beban kerja.
Ancaman Mogok Kerja
Situasi semakin memanas ketika para pegawai mengancam akan melakukan mogok kerja jika Gubernur tidak segera mengambil tindakan tegas. Mereka khawatir, jika aksi ini berlangsung, maka pelayanan publik, khususnya di shelter anak korban kekerasan, akan terganggu.
“Kalau kami berhenti bekerja, siapa yang akan merawat anak-anak di shelter? Ini bukan hanya soal pegawai, tapi juga kemanusiaan,” tegas Deri.
Aksi Damai Digelar 7 Juli 2025
Sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Herkulana, Forum Pegawai berencana menggelar aksi damai pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 07.15 WIB di depan Kantor DPPPA Kalbar. Dalam ajakan yang beredar di internal pegawai, mereka juga tengah menyiapkan spanduk protes.
“Kita harus kompak. Ini demi martabat kita bersama. Kalau kita solid, kita bisa menang telak,” seru Deri dalam pesan tertulisnya.
Gubernur Kalbar Diminta Bertindak
Forum Pegawai DPPPA Kalbar mendesak Gubernur Norsan agar segera mengevaluasi dan mencopot Herkulana dari jabatannya. Jika tidak, mereka menilai krisis moral dan etika birokrasi akan terus berlangsung dan berdampak pada pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang semakin menurun.
“Kalau kami mogok, siapa yang rawat anak-anak korban di shelter? Kami mohon Pak Gubernur segera bertindak,” kata Deri
