Edi Kamtono tegaskan komitmen pemerataan dan layanan publik di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono, memastikan tidak ada wilayah yang dianaktirikan dalam pembangunan. Pemerataan anggaran dan layanan publik menjadi fokus utama dalam pertanggungjawaban APBD 2024.
Rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (25/6/2025), menjadi panggung penting bagi Wali Kota Edi Kamtono untuk menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Di hadapan para legislator dan publik, Edi dengan nada tegas namun merangkul menyatakan bahwa setiap kritik dan saran dari fraksi-fraksi DPRD adalah bahan berharga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sesuatu yang dihindari.
“Pertanyaan dan dorongan dari fraksi-fraksi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, terutama terkait optimalisasi aset, peningkatan pendapatan, penyerapan anggaran, serta program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya usai menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (25/6/2025).
Edi Kamtono Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Tak Sekadar Janji
Dalam sesi penjelasannya, Edi menyoroti isu sensitif mengenai ketimpangan pembangunan antarwilayah di Pontianak, terutama menyangkut Pontianak Utara. Ia menyampaikan bahwa tudingan adanya wilayah yang dianaktirikan adalah keliru dan menyesatkan.
Faktanya, pada tahun 2025 Pemerintah Kota mengalokasikan Rp52,2 miliar atau sekitar 29 persen dari total belanja daerah untuk Pontianak Utara. Angka itu mencerminkan komitmen konkret terhadap pemerataan, khususnya di kawasan yang selama ini dinilai memiliki tantangan infrastruktur dan akses layanan dasar.
“Pontianak Utara wilayahnya memang luas dan sebagian besar merupakan kawasan pertanian serta lahan konservasi. Tapi kita tetap prioritaskan, apalagi dampaknya juga luas, termasuk untuk lalu lintas dari wilayah timur ke utara,” jelasnya.
Proyek Strategis Diakselerasi Demi Akses Lebih Baik
Tak berhenti di alokasi anggaran, Pemkot juga tengah mempercepat pengerjaan proyek-proyek strategis seperti pembangunan dan penataan ruas Jalan Gusti Mahmud–Khatulistiwa serta pengembangan outer ring road menuju Terminal Batu Layang.
Langkah itu bertujuan membuka akses wilayah timur dan utara yang selama ini menghadapi hambatan mobilitas. Pemerintah juga mengupayakan alih kepemilikan aset seperti Tanah Tugu Khatulistiwa dari TNI AD agar dapat difungsikan untuk kepentingan umum.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga akan membangun sekolah baru sesuai dengan kebutuhan, baik tingkat SD maupun SMP.
“Kita sudah punya master plan dan akan ajukan juga ke provinsi untuk sekolah tingkat SMA. Di wilayah utara juga sedang kita siapkan pembangunan Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Mengenai layanan kesehatan, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh warga Kota Pontianak kini telah terlayani melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Warga cukup membawa KTP Kota Pontianak untuk mengakses layanan kesehatan.
“Bahkan jika ada yang sebelumnya peserta mandiri dan menunggak, kini tetap bisa langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari seperti dulu. Ini bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata,” pungkasnya.
