Kebijakan barcode di SPBU mendapat kritik tajam dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Menurutnya, aturan ini justru menyulitkan masyarakat tanpa memberikan manfaat yang jelas.
Kritik tersebut disampaikan saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (6/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Krisantus juga menyinggung maraknya peredaran Pertamax oplosan yang meresahkan pengguna kendaraan.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian Pertamina. Banyak Pertamax-pertamax oplosan itu beredar di Indonesia. Mungkin mobil Pak Gubernur juga sudah diisi dengan Pertamax oplosan. Sudah mulai batuk-batuk kali mobilnya,” kata Krisantus.
Menurutnya, kebijakan barcode justru bisa mempercepat peredaran bahan bakar oplosan, karena masyarakat terpaksa membeli bahan bakar tanpa jaminan kualitas akibat aturan yang membatasi akses bahan bakar subsidi.
Minta Kalbar Tolak Kebijakan Barcode di SPBU
Sebagai langkah solutif, Krisantus menegaskan bahwa Kalimantan Barat tidak perlu menerapkan kebijakan barcode di SPBU. Ia menilai aturan ini hanya membuat masyarakat kesulitan saat membeli bahan bakar.
“Kemarin ada aturan barcode. Mudah-mudahan media juga menyorot, televisi juga memvisualkan, merekam. Barcode dan sebagainya ini tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya. Hanya menyulitkan masyarakat,” jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Gencilnews dan Channel Gencilnews.com
