Peduli nasib guru honorer, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan mengeluarkan kebijakan diskresi.
Langkah tegas ini diambil Gubernur Ria Norsan untuk melindungi nasib guru honorer di jenjang SMA dampak dari aturan baru pemerintah yang membatasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah (BOSDA) untuk pembayaran tenaga guru honorer.
Dalam pertemuannya dengan perwakilan guru honorer di Ruang Gubernur, Kamis (6/3), Ria Norsan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan solusi dari dilema yang timbul akibat aturan pemerintah yang baru.
“Ini merupakan dilema akibat aturan pemerintah yang baru terkait penggunaan dana BOS dan BOSDA untuk pembayaran gaji guru honorer. Namun, sebagai Gubernur, saya akan mengambil diskresi untuk memastikan pembayaran gaji mereka tetap berjalan,” ujar Ria Norsan dikutip dari Pontianak Post.
Ratusan guru honorer menyambut baik keputusan Gubernur karena telah lama menantikan kepastian mengenai nasib pekerjaan mereka.
“Guru honorer memiliki peran penting dalam proses pengajaran dan mendidik banyak peserta didik. Saya ingin memastikan anak-anak kita tetap bisa menerima pembelajaran dengan baik,” lanjut Ria Norsan.
Peraturan Gubernur (Pergub) Akan Diterbitkan
Sebagai langkah lanjutan, Ria Norsan berencana untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan menjadi dasar hukum dalam pembayaran honor bagi para guru non-ASN di Kalimantan Barat.
Pergub
“Ada dua pilihan dari aturan baru ini, yaitu merumahkan para guru honorer atau mengeluarkan diskresi untuk menggunakan dana BOS. Saya memilih untuk mengeluarkan diskresi agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan seperti biasa,” tegas Ria Norsan.
Komitmen untuk Pendidikan dan Tanggung Jawab Penuh
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan juga menyatakan kesiapan dirinya untuk menanggung segala konsekuensi dari kebijakan yang telah diambilnya demi kepentingan pendidikan di Kalimantan Barat.
“Saya sudah siap menghadapi konsekuensinya. Semua telah ditimbang berdasarkan asas manfaat dan mudaratnya. Saya ambil kebijakan ini dan saya juga siap bertanggung jawab,” katanya.
Sebagai langkah strategis berikutnya, Ria Norsan berencana untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi jangka panjang terkait nasib ribuan guru honorer SMA di Kalbar.
“Kami akan menemui pemerintah pusat untuk mencari solusi bagi sekitar 3.000 guru honorer. Kami berharap ada kebijakan yang memungkinkan mereka tetap diberdayakan karena mereka telah mengabdi untuk dunia pendidikan,” pungkasnya.
