Wagub Krisantus dalam pengarahan umum kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan BUMD, serta Pejabat Administrator di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/2/2025).
Krisantus menyampaikan bahwa dirinya dan Gubernur Kalbar Ria Norsan tidak menargetkan pencapaian dalam 100 hari kerja, melainkan fokus pada program jangka panjang selama lima tahun.
Salah satu prioritas utama adalah optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“100 hari itu yang bisa dikerjakan hanya birokrasi, kita mengumpulkan pelaku usaha,pelaku investasi yang ada di Kalbar ini untuk Bersama-sama kita mengelola sumber daya alam di daerah ini, untuk bisa optimal dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), ungkapnya.
Ia juga akan memanggil para pengusaha tambang di Kalbar agar taat aturan, memiliki NPWPD, menggunakan rekening Bank Kalbar, serta berkantor di Kalbar.
“Saya akan panggil pengusaha tambang di Kalbar, untuk bisa ikut aturan pemerintah, harus memiliki NPWPD, juga memiliki rekening Bank Kalbar, lalu juga berkantor di Kalbar. Mereka menggali SDA kita namun membayar pajak di Jakarta, tidak ada dampak yang signifikan untuk masyarakat Kalbar. Tidak ada kontribusi yang signifikan untuk pembangunan di Kalbar, maka saya akan tertibkan ini. Jadi jika kebun sawit buka disuatu tempat, namun masyarakat disitu tidak sejahtera, maka ada yang salah, karena tujuan investasi selain profit, juga dampak kesejahteraan di masyarakat,” bebernya.
Evaluasi Sektor Perkebunan dan Tambang
Krisantus menekankan bahwa investasi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
“Jika kebun sawit dibuka di suatu daerah tetapi masyarakatnya tidak sejahtera, berarti ada yang salah. Investasi harus berdampak positif bagi warga setempat,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar aktivitas pertambangan emas ilegal (PETI) segera ditertibkan, mengingat ada potensi sekitar 1 ton emas per tahun yang tidak terkontrol. Hal ini akan diakomodasi dalam revisi tata ruang wilayah.
Optimalisasi Aset Daerah dan Efisiensi Anggaran
Wagub juga meminta perangkat daerah untuk mendata seluruh aset milik daerah yang bisa dilelang atau dimanfaatkan untuk menambah PAD. Hibah keuangan dan aset yang tidak jelas serta mangkrak akan dievaluasi agar tidak membebani APBD.
“Kami juga akan memperkuat tugas Inspektorat dalam pengawasan. Semua kendaraan dinas akan diinventarisasi dan dilaporkan untuk proses lelang guna meningkatkan pemasukan daerah,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta laporan terkait izin yang telah diberikan di sektor tambang, perkebunan, dan kehutanan agar bisa dievaluasi secara menyeluruh.
Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN
Wagub Krisantus juga memberikan perhatian khusus pada besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN agar dievaluasi dengan prinsip keadilan. Ia menekankan bahwa tidak ada dinas atau badan yang lebih penting dari yang lain, karena semuanya memiliki kontribusi untuk pembangunan Kalbar.
Di sektor kesehatan, RS Soedarso diminta untuk meningkatkan pelayanan prima demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
“Setiap perangkat daerah harus memiliki target kinerja yang terukur sesuai tugas dan fungsi mereka,” tambahnya.
“RS Soedarso juga saya minta agar meningkatkan pelayanan prima. Pada setiap Perangkat Daerah harus ada penetapan target kinerja secara terukur sesuai dengan Tusi yang diemban. Setiap Perangkat Daerah agar membuat perencanaan program/keguatan yg akan dikerjakan sesuai tusinya,” jelasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, tidak akan ada ASN yang menduduki jabatan struktural dijadikan non-job sampai memasuki masa pensiun.
“Sebagai bentuk apresiasi tidak akan ada nonjob bagi ASN yang menduduki jabatan struktural sampai memasuki baras usia pension. Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025 – 2030 akan menciptakan pemerintahan yang riang gembira dan bahagia bagi masyarakat Kalbar,” pungkasnya.
